Surat banding pajak adalah surat resmi yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memperoleh keputusan yang lebih adil terkait dengan perhitungan dan penagihan pajak. Surat banding pajak dapat diajukan jika wajib pajak merasa kesulitan untuk membayar pajak yang dianggap terlalu tinggi atau jika merasa keberatan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP.
Format Surat Banding Pajak
Surat banding pajak harus disusun secara tertulis dan diajukan dalam bentuk surat resmi. Adapun format surat banding pajak yang sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:
- Heading surat yang mencantumkan identitas wajib pajak (nama, alamat, dan nomor identitas pajak)
- Salutation
- Isi surat banding pajak yang mencantumkan:
- Alasan banding pajak
- Uraian fakta dan hukum
- Permohonan keputusan yang lebih adil
- Penutup
- Tanda tangan dan identitas wajib pajak
Contoh Surat Banding Pajak
Berikut adalah beberapa contoh surat banding pajak:
Contoh 1: Surat Banding Pajak untuk Pajak Penghasilan
Kepada Yth. Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Joko
Alamat : Jl. Sudirman No. 1, Jakarta
NPWP : 123456789
Dalam hal ini, saya ingin mengajukan surat banding pajak terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP. Saya merasa tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh DJP dan memohon keputusan yang lebih adil.
Alasan saya mengajukan surat banding pajak adalah karena saya merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang saya ajukan. Selain itu, saya juga merasa bahwa DJP telah mengabaikan beberapa fakta yang mungkin dapat mempengaruhi perhitungan pajak yang saya harus bayar.
Berdasarkan fakta dan hukum yang saya miliki, saya memohon kepada DJP untuk mempertimbangkan kembali perhitungan pajak yang telah dilakukan serta memberikan keputusan yang lebih adil. Saya sangat berharap agar hal ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak.
Demikian surat banding pajak ini saya ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan DJP, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Joko
Contoh 2: Surat Banding Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai
Kepada Yth. Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Maria
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 2, Jakarta
NPWP : 987654321
Dalam hal ini, saya ingin mengajukan surat banding pajak terkait dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah saya bayarkan. Saya merasa bahwa jumlah PPN yang harus saya bayar terlalu tinggi dan memohon keputusan yang lebih adil.
Alasan saya mengajukan surat banding pajak adalah karena saya merasa bahwa beberapa item dalam daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, saya juga merasa bahwa PPN yang harus saya bayar telah dihitung berdasarkan nilai yang lebih tinggi dari harga pasar sebenarnya.
Berdasarkan fakta dan hukum yang saya miliki, saya memohon kepada DJP untuk mempertimbangkan kembali perhitungan PPN yang telah dilakukan serta memberikan keputusan yang lebih adil. Saya sangat berharap agar hal ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak.
Demikian surat banding pajak ini saya ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan DJP, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Maria
Contoh 3: Surat Banding Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Kepada Yth. Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Budi
Alamat : Jl. Diponegoro No. 3, Surabaya
NPWP : 234567890
Dalam hal ini, saya ingin mengajukan surat banding pajak terkait dengan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus saya bayarkan. Saya merasa bahwa jumlah PBB yang harus saya bayar terlalu tinggi dan memohon keputusan yang lebih adil.
Alasan saya mengajukan surat banding pajak adalah karena saya merasa bahwa nilai jual objek pajak yang telah ditetapkan oleh DJP terlalu tinggi. Selain itu, saya juga merasa bahwa DJP tidak mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi bangunan dan lokasi objek pajak dalam menetapkan nilai jual.
Berdasarkan fakta dan hukum yang saya miliki, saya memohon kepada DJP untuk mempertimbangkan kembali perhitungan PBB yang telah dilakukan serta memberikan keputusan yang lebih adil. Saya sangat berharap agar hal ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak.
Demikian surat banding pajak ini saya ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan DJP, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Budi
Contoh 4: Surat Banding Pajak untuk Pajak Penghasilan Badan
Kepada Yth. Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Perusahaan : PT ABC
Alamat : Jl. Sudirman No. 10, Jakarta
NPWP : 345678901
Dalam hal ini, perusahaan yang saya pimpin ingin mengajukan surat banding pajak terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP. Kami merasa tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh DJP dan memohon keputusan yang lebih adil.
Alasan kami mengajukan surat banding pajak adalah karena kami merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan yang kami ajukan. Selain itu, kami juga merasa bahwa DJP telah mengabaikan beberapa fakta yang mungkin dapat mempengaruhi perhitungan pajak yang kami harus bayar.
Berdasarkan fakta dan hukum yang kami miliki, kami memohon kepada DJP untuk mempertimbangkan kembali perhitungan pajak yang telah dilakukan serta memberikan keputusan yang lebih adil. Kami sangat berharap agar hal ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak.
Demikian surat banding pajak ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan DJP, kami